Yogyakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi ketenagakerjaan masa kini. Karena itu, Komisi IX akan mendorong pemerintah dan DPR segera menghasilkan regulasi K3 yang baru. Keterangan itu disampaikan Charles usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Walikota Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, kunjungan tersebut bertujuan mendengar dan melihat langsung penerapan K3 bagi pekerja di Kota Yogyakarta. Ia menilai setiap daerah memiliki karakter lapangan kerja yang berbeda, sehingga informasi dari lapangan penting untuk menyusun kebijakan nasional.
“Karena apapun, keselamatan dan kesehatan kerja itu penting sekali, dan tentu saja Yogyakarta seperti halnya banyak kota lain di Indonesia punya keunikan sendiri terkait dengan lapangan kerja,” kata Charles.
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi IX mendengarkan kebijakan Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta aspirasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Salah satu masukan yang mengemuka adalah soal aturan keselamatan kerja yang masih digunakan hingga kini.
“Yang pasti ada masukan tadi terkait dengan aturan keselamatan kerja yang masih digunakan hari ini sudah sangat kedaluwarsa karena itu aturan yang dibuat di tahun 1970. Ke depan tentu kami akan mendorong agar pemerintah dan DPR bisa segera menghasilkan regulasi baru terkait dengan keselamatan kerja yang lebih up to date, lebih relevan, dan bisa diterapkan di saat ini,” ujar Charles.
Dorongan regulasi baru ini sejalan dengan persoalan perlindungan pekerja yang dipaparkan dalam kunjungan. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja penerima upah di DIY yang terlindungi baru 62,60 persen, sedangkan pekerja bukan penerima upah hanya 13,12 persen atau sekitar 874.613 pekerja belum terlindungi. Dari 120.540 perusahaan potensial di DIY, sebanyak 72.712 belum terdaftar sebagai peserta. Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk pekerja yang meninggal dunia tercatat 64 kasus pada 2025 dan 35 kasus pada 2026 hingga 31 Oktober.
Di sisi lain, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa kewenangan pemerintah kota terbatas pada pembinaan, sementara pengawasan dan penegakan norma K3 berada di pemerintah provinsi. Data kecelakaan kerja dan kepesertaan dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Pemkot mengusulkan integrasi data K3 lintas instansi serta pelatihan dan sertifikasi K3 bersubsidi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
BPJS Ketenagakerjaan juga merekomendasikan penguatan pendampingan K3 bagi perusahaan skala kecil dan menengah, insentif bagi perusahaan yang konsisten membangun budaya K3, serta sinergi lintas sektor dalam pencegahan kecelakaan kerja.
Charles menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bekal bagi Komisi IX dalam menentukan kebijakan di tingkat nasional. “Informasi yang kita pelajari hari ini bisa membantu menyusun kebijakan di tingkat nasional,” ucapnya.