Seperangkat perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk mengatur, membina dan mengawasi masalah di terbitkan pada UU No 44 tahun 1960, terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada sektor migas tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi di Daerah Lepas Pantai Pada PP no 17 tahun 1974 dan PP No 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten ini diperlukan mengingat tingginya potensi kecelakaan dan kebakaran mulai dari proses produksi, pengolahan sampai dengan transportasi dalam Industri Migas.Pengawas K3 Migas Harus mempunyai Ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan sistem K3 di tempat kerja dapat memberikan konsultasi dan pemecahan masalah K3 dan undang-undang K3 yang berlaku