Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang lebih dikenal sebagai UU Keselamatan Kerja, dikeluarkan dengan latar belakang pentingnya perlindungan bagi pekerja di lingkungan kerja. Berikut beberapa latar belakang utama dikeluarkannya undang-undang tersebut:
- Kebutuhan Akan Perlindungan Pekerja: Seiring dengan pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa itu, terdapat peningkatan jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko tersebut dan memastikan keselamatan serta kesehatan mereka selama bekerja.
- Peningkatan Kesadaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Pada awal 1970-an, ada peningkatan kesadaran global mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Banyak negara mulai menerapkan peraturan-peraturan yang ketat untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja. Indonesia mengikuti tren tersebut untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional.
- Pengaturan dan Standarisasi: UU Nomor 1 Tahun 1970 memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Sebelumnya, banyak perusahaan mungkin tidak memiliki standar atau prosedur keselamatan yang memadai. Undang-undang ini mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengusaha dan hak-hak pekerja, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
- Perlunya Penegakan Hukum: Adanya ketentuan hukum yang tegas menjadi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di tempat kerja.
- Perlindungan Lingkungan Kerja: Selain perlindungan terhadap pekerja, UU ini juga memperhatikan kondisi lingkungan kerja secara keseluruhan, yang berfungsi untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Secara keseluruhan, UU Nomor 1 Tahun 1970 merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, melindungi hak-hak pekerja, dan mendorong budaya keselamatan yang baik di lingkungan kerja.